Penerimaan CPNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGUMUMAN

Nomor : 1245/B.02/09/2010

Dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka akan dilakukan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :

I.     KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Program Studi/Jurusan	Formasi
1.	Sarjana (S.1)	Hukum	1 Orang
2.	Sarjana (S.1)	Hukum Administrasi Negara	1 Orang
3.	Sarjana (S.1)	Hukum Perdata	2 Orang
4.	Sarjana (S.1)	Hukum Tata Negara	2 Orang
5.	Sarjana (S.1)	Teknik Industri	2 Orang
6.	Sarjana (S.1)	Teknik Informatika	2 Orang
7.	Sarjana (S.1)	Teknik Lingkungan	1 Orang
8.	Sarjana (S.1)	Teknik Planologi	1 Orang
9.	Sarjana (S.1)	Ekonomi Manajemen	2 Orang
10.	Sarjana (S.1)	Ekonomi Studi Pembangunan	2 Orang
11.	Sarjana (S.1)	Administrasi Negara	1 Orang
12.	Sarjana (S.1)	Ilmu Komunikasi	1 Orang
13.	Sarjana (S.1)	Antropologi	1 Orang
14.	Sarjana (S.1)	Geografi (Kewilayahan)	2 Orang
16.	Sarjana (S.1)	Ekonomi Akuntansi	1 Orang
17.	Diploma III (D.III)	Teknik Mesin	1 Orang
18.	Diploma III (D.III)	Sekretaris	3 Orang

 II.     SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan Umum :

1.     Warga Negara Indonesia, berusia maksimum :

a.     Diploma III   : 30 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1979);

b.     Sarjana         : 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1974);

2.     Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

3.     Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;

4.     Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI/POLRI;

5.     Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;

6.     Berkelakuan baik;

7.     Berbadan sehat (jasmani dan rohani, serta tidak buta warna).

  Persyaratan Khusus :

1.     Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan diatas;

2.     Terakreditasi A bagi Perguruan Tinggi Swasta dari BAN – PT dan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri harus diakui oleh Depdiknas.(Surat Tanda Lulus Sementara Tidak Berlaku);

3.     Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

a.     D.III minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);

b.     S.1 Universitas Negeri minimal 3,00 (tiga koma nol nol);

S.1 Universitas Swasta minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);

  Lain-lain :

1.    Pendaftaran dan ketentuan tata cara pelaksanaan tes secara lengkap dapat dilihat di http://rekrutmen.bappenas.go.id;

2.   Dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun selama proses tes;

3.     Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti setiap tahapan tes ditanggung oleh pelamar;

4. Setiap Pengumuman, ditayangkan secara online pada portal rekrutmen CPNS Kementerian PPN/Bappenas : http://rekrutmen.bappenas.go.id dan pelamar dapat melihat pengumuman hasil dari setiap tahapan tes pada portal tersebut (TIDAK DIUMUMKAN DI SURAT KABAR);

5.     Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap hasil tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6.    Kelulusan pelamar pada setiap tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima sebagai CPNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

7.    Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tes, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, maka Kementerian PPN/Bappenas berhak mengugurkan kelulusan tersebut dan atau memberhentikan CPNS/PNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana di Pengadilan Negeri, karena telah memberikan keterangan palsu;

8.     Bagi mereka yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi namun mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia dan dibayarkan kepada Kas Negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Jakarta, 29 September 2010
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS